Globalisasi, Pascamodernisme dan Dunia Ketiga (Kompas, 18/12/1992)

Oleh Dedy N. Hidayat

PEMIKIR seperti Bell (1976) dan Toynbee (1963), dengan nada cemas, memang mengaitkan pascamodernisme pada situasi memudarnya peradaban borjuasi Barat dan erosi sumber-sumber tradisional bagi legitimasi kapitalisme, yang kesemuanya justru diakibatkan oleh perkembangan internal dari kapitalisme itu sendiri. Sedangkan bagi Jameson (1984), pascamodernisme tak lain adalah refleksi budaya dari evolusi kapitalisme tahap ketiga. Bila realisme dan modernisme merupakan logika budaya dari tahap market capitalism (sic!) dan monopoly capitalism, maka pascamodernisme adalah logika budaya dalam tahap global capitalism.

Namun, pascamodernisme juga merupakan serangkaian visi budaya yang menampilkan diri, justru sebagai upaya aktif dan menyeluruh untuk membebaskan diri dari dominasi konseptualisasi dan praktek-praktek ilmu, filsafat, serta kebudayaan era modern. Sekurangnya dalam visi pemikir pascamodernisme, seperti Foucault, Lyotard, dan Baudrillard, yang kini amat diperlukan adalah sikap skeptis terhadap kesemua sisi modernitas, yang berawal dari era pencerahan (enlightenment) dan yang mencapai puncaknya melalui narasi-narasi besar (metanarratives), seperti karya Hegel, Weber, Marx, ataupun melalui pengembangan metodologi ilmiah positivisme.

Modernitas jelas mengunggulkan nalar (reason) sebagai sumber perkembangan ilmu, pengaturan masyarakat secara rasional, dan perumusan kebenaran-kebenaran universal. Tetapi, dalam visi pascamodernisme, nalar dan modernitas itu sendiri telah merupakan
opresi dan dominasi terselubung, yang antara lain tampil sebagai hegemoni kebudayaan para pakar, ilmuwan, dan kelompok elit. Klaim universalisme yang melekat dalam rasionalitas membawa pula konsekuensi imperialistik. Ini tercermin dari tendensi para pemikir besar era modern untuk memberlakukan doktrin-doktrin pemikiran mereka secara universal. Hal ini akhirnya menuntut pula homogenisasi dan konsensus tentang etika, moral, dan realitas sosial. Padahal wajah lain dari homogenisasi atau konsensus seperti itu, selalu melibatkan proyek-proyek kekuasaan, dominasi, dan manipulasi.

Global dan lokal
Visi pascamodernisme lebih didasarkan pada pengakuan terhadap karakter realitas sosial yan serba acak (random), berserakan, bergerak, dan amat majemuk. Karena itu, etika dan nilai-nilai moral, semacam "keadilan", hanya bisa memeroleh arti lokal dan sementara (Lyotard, 1985). Sejarah pun bukanlah totalitas yang terpadu, yang memiliki satu pusat dan satu hakikat, melainkan fragmentasi penuturan kisah-kisah (narasi) yang tak saling berhubungan (Foucault, 1980). Teori-teori sosial besar, seperti Marxisme, juga tak lebih ari sekadar narasi terselubung tentang suatu proses sejarah, yang terikat suatu konteks spesifik dan yang karena itu pula bukanlah kebenaran global yang kekal dari sejarah itu sendiri (Lyotard, 1989).

Jelas, salah satu posisi utama pascamodernisme adalah penolakan terhadap keberlakuan global produk-produk proyek modernitas, yang selama ini menempati posisi sentral dalam peradaban dunia Barat. Dalam posisi itu, pascamodernisme akan selalu pula cepat menemukan lahan subur bagi pemanfaatan lokal di luar dunia Barat, khususnya di Dunia Ketiga.

Sebab, di dunia Ketiga, modernitas hampir identik dengan penaklukan. Di bagian dunia ini, modernitas merupakan hasil proses modernisasi yang lebih berbobot sebagai Westernisasi. Kesemuanya itu melibatkan proyek-proyek kekuasaan yang jejak historisnya terbentang dari era penaklukan Dunia Ketiga, penyebaran imperialisme, dan dominasi kapitalisme Barat, hingga upaya-upaya kontemporer ke arah homogenisasi dan pencapaian konsensus global terhadap berbagai ide dan etika produk modernitas Barat (termasuk berbagai metanarratives dari Hegelianisme, Marxisme, kapitalisme, liberalisme, dan positivisme).

Karena itu, berbagai gerakan fundamentalisme di sudut-sudut Dunia Ketiga tidaklah sepenuhnya tepat untuk diamati sebagai sekadar rekonstruksi kepercayaan dan tradisi kebudayaan masa lalu. Sebagian sebenarnya merupakan elemen-elemen kontemporer, yang berusaha untuk menonjolkan kespesifikan visi budaya tertentu, sebagai penolakan
terhadap arus ke arah homogenisasi dan konsensus global, atau terhadap klaim keberlakuan universal produk-produk modernitas Barat.

Nasionalisme ataupun semangat untuk menulis sendiri sejarah kebudayaan yang dimiliki, di banyak bagian Dunia Ketiga dapat pula ditampilkan sebagai penolakan terhadap keberlakuan global modernitas Barat. Manifestasi kontemporer yang konstruktif dari semangat itu antara lain mencakup penolakan untuk menapaki jejak sejarah yang pernah dilalui modernisasi Barat; yakni, dengan mencari sendiri alternatif model-model jawaban yang sesuai bagi problema spesifik setempat, yang tak bisa terjawab oleh modernitas Barat, ataupun dengan merumuskan model-model modernisasi (pembangunan) yang lebih sesuai bagi nilai-nilai dan aspirasi budaya setempat.

Lebih dari itu semua, penolakan terhadap klaim keberlakuan universal modernitas Barat tersebut, bisa pula mencakup penolakan terhadap usaha-usaha kearah konsensus global mengenai nilai hak-hak azasi manusia, kebebasan, keadilan ataupun demokrasi, yang dinilais ebagai produk-produk modernitas Barat.

Konsensus dan dissensus
Sebagai produk modernitas, nilai-nilai seperti demokrasi, kebebasan, hak-hak azasi, dan keadilan, tentu lebih merupakan hasil rekayasa progresif dari suatu konteks sosial-historis yang spesifik di dunia Barat -- bukan postulasi transendental, yang global dan kekal tentang esensi kemanusiaan. Karena itu pula, nilai-nilai tadi memang jelas perlu diberi dimensi pengertian yang bersifat lokal, yan sesuai dengan karakter spesifik dari masing-masing kebudayaan di dunia Ketiga.

Tetapi, yang perlu kita amati dalam proses penolakan atau pembentukan definisi lokal dari nilai-nilai produk modernitas tadi, ialah adanya tendensi di dunia Ketiga untuk lebih mendasarkan diri pada aksi-aksi instrumental dan strategik, yang berintikan
"rasionalitas instrumental" (instrumental rationality). Berbeda dengan "rasionalitas komunikatif" (communicative rationality, yang dikoordinir sebagai upaya mencapai saling pengertian), maka ''rasionalitas instrumental'' hanyalah didasarkan kalkulasi egosentrik yang sekadar menghubungkan cara dengan tujuan, tanpa suatu refleksi moral tentang cara ataupun tujuan itu sendiri. Ini terwujud antara lain, sebagai suatu ironi demokrasi di berbagai negara Dunia Ketiga, di mana arti lokal konsep demokrasi cenderung didefinisikan justru melalui cara-cara yang belum memperoleh konsensus lokal, sebagai sesuatu yang "demokratis", dan itu pun dilakukan dalam forum-forum yang hanya terjangkau oleh kekuasaan.

Dalam konteks di atas, maka dissensus di berbagai negara Dunia Ketiga atau penolakan Dunia Ketiga terhadap konsensus keberlakuan global dari produk-produk modernitas Barat, juga bisa merupakan suatu proyek kekuasaan, dominasi, dan manipulasi lokal.
Nampaknya kita bisa memahami visi Habermas -- tokoh kubu pemikiran kritis Frankfurt School -- yang dengansikap kritis mengamati tendensi pascamodernisme, untuk sepenuhnya menanggalkan modernitas. Sebab, modernitas tidak hanya memiliki sisi represif (seperti yang diwakili "rasionalitas instrumental"), melainkan juga sisi yang progresif (seperti "rasionalitas komunikatif"). Modernitas, diakuinya, memang merupakan suatu proyek yang belum terselesaikan, tapi yang diperlukan adalah upaya rekonstruktif, bukan dekonstruktif modernitas, seperti anjuran pascamodernisme. rekonstruksi tadi menuntut suatu pergeseran paradigma dari pola pemikiran filsafat kesadaran (philosophy of consciousness), yang digerakkan oleh "rasionalitas instrumental", ke pemikiran filsafat komunikasi (philosophy of communication) yang bersumber para "rasionalitas komunikatif".
Hanya dengan pergeseran paradigma semacam itulah, disensus di Dunia Ketiga terhadap produk-produk modernitas Barat (bila ini yang disepakati) bisa melepaskan diri dari proyek kekuasaan, dominasi, dan manipulasi.

* Dedy N, Hidayat, staf Pengajar FISIP-UI, Depok.