Friday, June 02, 2006

Media dan Efek pada Masyarakat

I. MEMAHAMI EFEK MEDIA PADA MASYARAKAT

I. 1. EFEK INDIVIDU DAN EFEK MASYARAKAT

Menjawab pertanyaan tentang efek sosial dari media, bisa jadi semudah mengumpulkan efek media pada individu dalam sejumlah besar orang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Sebagai contoh, diperkenalkannya televisi di Amerika Serikat tidak memperlihatkan adanya hubungan dengan tingkat kejahatan di kota-kota yang pertama kali memiliki televisi. Walaupun dampak televisi pada kriminalitas baru terlihat 15 tahun kemudian ketika anak-anak yang menonton televisi telah menjadi dewasa.

Demikian pula, pornografi bisa menimbulkan perilaku agresif terhadap wanita, tetapi tidak ada hubungan antara ditayangkannya pornografi dengan kejadian pemerkosaan. Kota-kota yang memiliki tingkat konsumsi televisi yang tinggi justru tingkat kejahatannya rendah, barangkali karena penonton televisi tidak punya banyak kesempatan untuk berjumpa dengan sanak saudaranya atau mereka tidak punya waktu untuk keluar rumah. Bahkan di negara seperti Denmark, dengan aturan pornografi yang lebih longgar dari AS justru jarang terjadi pemerkosaan. Sementara itu eksperimen di laboratorium menunjukkan bahwa orang-orang yang melihat perilaku anti sosial di televisi menunjukkan peningkatan dalam perilaku anti sosialnya.

Dengan kenyataan banyaknya tayangan kejahatan dan seksual di media, kita akan tergiring pada sebuah pertanyaan yang berbunyi : “kenapa hanya terjadi sedikit kejahatan ?”, bukannya : “kenapa begitu banyak ?”. Bagaimana kita menjelaskan hal ini ? Salah satu kemungkinannya adalah eksperimen di lakukan dalam kondisi buatan dan bukan sebenarnya.

Penelitian lapangan dengan populasi yang lebih besar dalam kondisi yang lebih realistis akan memberikan berbagai hasil berupa pola-pola yang lebih kompleks. Dengan kata lain alasan kenapa kita tidak melihat bukti yang jelas dari dampak media pada masyarakat adalah karena dampaknya pada tingkat individu tidak sekuat yang mereka duga.

I. 2. KRITIK SOSIAL

Dalam membahas dampak media pada masyarakat, para ahli cenderung mengabaikan pendekatan kuantitatif dalam penelitian karena mereka menganggap masalah-masalah yang dihadapi terlalu besar, berbagai kekuatan sosial tidak terlihart jelas atau bahkan metode-metode ilmiah yang digunakan terlalu sempit untuk menangkap hubungan antara media dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan secara hati-hati tentang hubungan antara media dan masyarakat, para ahli tersebut bukan hanya harus mampu menggambarkan “apa yang sesungguhnya terjadi”, tetapi juga “apa yang akan terjadi di kemudian hari”. Banyak kritisi sosial memberikan pengertian yang lebih baik tentang dimana kita sekarang dan kekuatan apa yang membawa kita kesini.

Salah satu ahli yang bernama Marshall Mc. Luhan mengatakan bahwa perubahan dalam masyarakat terjadi karena kemampuan membaca yang mendorong ke arah kebudayaan modern dari ilmu pengetahuan. Kritisi lain melihat fenomena yang sama dan mengatakan hal itu diakibatkan determinisme budaya, yaitu budaya sebagai faktor pendorong dan teknologi muncul untuk melayani kebutuhan budaya.

II. MEDIA KOMUNIKASI DAN PERBEDAAN SOSIAL

Salah satu masalah dari para teorisi tentang masyarakat adalah perbedaan antar kelompok-kelompok sosial, seperti ras, jenis kelamin dan kondisi ekonomi. Apa sebenarnya sumber dari perbedaan sosial ? Sejalan dengan bertambah kompleksnya masyarakat, maka pelapisan sosial juga bertambah banyak - semakin terdapat perbedaan dalam kelompok dan kelas-kelas sosial.

Masalahnya, dapatkan media komunikasi mengatasi perbedaan sosial ? Program televisi seperti “Sesame Street” dan perpustakaan serta sekolah berupaya agar anak-anak memperoleh pendidikan dasar melalui media massa. Telepon dan kemudian internet juga dapat meningkatkan akses informasi bagi mereka yang kurang mampu. Namun, masalahnya, apakah mereka mau.

II. 1. EKONOMI POLITIK

Pada abad ke-19, filsuf politik Karl Marx berpendapat bahwa konflik antar kelas sosial - khususnya konflik antara pemilik alat produksi dan mereka yang bekerja untuknya - ada pada masalah-masalah politik. Masyarakat industri menimbulkan perbedaan sosial.

Walaupun masyarakat industri di masa kini tidak lagi sama dengan keadaan pada jaman Marx, kondisi ekonomi politik menunjukkan bahwa masyarakat miskin tak banyak yang memiliki telepon atau akses internet. Semakin kuat suara kritikus bahwa media massa masih mendukung kepentingan kelompok penguasa dan menyuarakan pandangannya terhadap dunia dan masalah-masalah sosial dalam teknologi komunikasi tetap ditentukan oleh kelas sosial yang lama.

Kemungkinan hubungan antara media massa dan perbedaan sosial dapat digambarkan melalui contoh berikut ini. Jika iklan di media massa mendorong orang untuk beli mobil, sehingga menyebabkan karyawan menganggap dirinya layak membeli mobil, walaupaun ia membenci pekerjaannya, merasa digaji kecil dan merasa lebih suka naik sepeda. Walaupun berita TV menyiarkan pemogokan di pabrik setempat, sang reporter menyampaikannya bagai pertandingan sepak bola, menceritakannya bagai suatu pertandingan - ada pemenang dan ada yang kalah. Tak pernah menyentuh masalah dasar yang diperjuangkan oleh para buruh.

Perkembangan ini mempengaruhi isi media, baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tak terlihat. Para ahli ekonomi politik percaya bahwa tindakan-tindakan tersebut mendorong timbulnya hegemoni kekuasaan yang berpengaruh pada kepentingan rakyat banyak.

II. 2. KESENJANGAN PENGETAHUAN

Pertanyaan tentang apakah media komunikasi berkontribusi pada perbedaan sosial telah menarik minat sejumlah ahli untuk meneliti kesenjangan pengetahuan. Pandangan ini menyebutkan adanya golongan yang memiliki banyak (kaya) informasi dan golongan yang memiliki sedikit (miskin) informasi.

Mereka yang kaya informasi adalah yang berpendidkan tinggi dan memiliki banyak akses informasi seperti perpustakaan dan komputer. Sedangkan yang miskin informasi adalah mereka yang berpendidikan rendah dan tak memiliki akses informasi - dan biasanya juga miskin secara ekonomi.

Informasi yang diberikan kepada kedua kelompok tersebut dalam masyarakat akan lebih dinikmati oleh mereka yang kaya informasi daripada yang miskin informasi, sehingga semakin memperlebar kesenjangan diantara kedua kelompok tersebut. Dalam banyak studi yang dilakukan, kesenjangan informasi bukan saja ada tetapi semakin diperlebar oleh media, bahkan juga oleh program TV “Sesame Street” yang sesungguhnya diciptakan untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

II. 3. SEBUAH KURIKULUM YANG TERSEMBUNYI ?

Ada yang mengatakan bahwa walaupun kita sudah berusaha menutup kesenjangan pengetahuan dengan menggunakan media komputer yang baru kita masih menanggung resiko berlangsungnya perbedaan sosial. Mungkin pelatihan komputer benar-benar mengisi kurikulum yang tersembunyi yang menekankan nilai-nilai dominan dengan mengajari anak-anak perempuan dan kaum minoritas untuk mematuhi perintah-perintah dan menerima tugas-tugas yang berulang. Pelatihan itu juga mengajarkan para siswa untuk menerima kewenangan yang dipersonifikasikan oleh figur orang dewasa yang menetralkan aplikasi komputer dan memberikan bantuan kepada penggunanya.

Menurut argumen ini, upaya-upaya yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan pengetahuan dengan mengajarkan kemampuan penguasaan komputer pada wanita dan kaum minoritas hanya memperburuk masalah dengan mengkondisikan mereka untuk menerima posisinya dalam suatu sistem ekonomi yang diekploitasi.

Kritikus lain berargumen bahwa media massa konvensional memilki agenda tersembunyi. Sebagian diantaranya berpikir bahwa tujuan mereka bukanlah untuk memberi informasi dan menghibur khalayaknya, tetapi untuk mempromosikan budaya konsumerisme dan materialisme demi kepentingan pemasang iklan / bukan kepentingan rakyat.

II. 4. RAS DAN GENDER

Pola-pola pekerjaan di dalam industri informasi tampaknya mencerminkan kesenjangan ini. Industri yang menciptakan informasi dan yang menciptakan teknologi informasi serta jabatan-jabatan yang menggunakannya sebagian besar didominasi oleh pria kulit putih.

Keadaan ini tidak lebih baik di media komputer. Menurut National Science Foundation, hanya 3% dari spesialis komputer adalah orang Afrika keturunan Afrika. Walaupun wanita seperti Lady Ada Byron Lovelace dan Grace Hopper memainkan peranan penting dalam industri komputer, namun wanita masih sangat tidak terwakili di bidang ilmu komputer. Wanita di dalam profesi komputer pada umumnya menerima bayaran yang lebih rendah daripada rekan prianya, walaupun kesenjangan ini masih lebih kecil dibandingkan dengan profesi lain.

Wanita juga memiliki resiko kehilangan pekerjaan yang lebih besar ketika kantornya menerapkan otomatisasi atau menggunakan robot untuk menggantikan buruhnya.

III. MEDIA KOMUNIKASI DAN KOMUNITAS

Apa dampak yang dimiliki media komunikasi pada hubungan-hubungan komunitas dan interpersonal kita yang paling bernilai dan yang paling intim ? Ketika kita mengalokasikan waktu luang, konsumsi media akan bersaing dengan kehidupan sosial dan komunitas kita dan itu akan semakin menguasai waktu luang kita sejalan dengan bertambahnya usia.

Pemakaian televisi misalnya dapat menurunkan keterlibatan kita pada komunitas dan komunitas maya dalam internet akan menggantikan hubungan tatap muka. Orang juga punya kecenderungan untuk memperlakukan media komunikasi seolah-olah mereka adalah manusia, misalnya berbicara pada televisi dan memberikan nama panggilan pada komputernya. Interaksi semcam ini merupakan substitusi dari hubungan interpersonal yang jelek.

III. 1. DESA YANG GLOBAL

Beberapa pengamat percaya bahwa media komunikasi baru dapat membangun komunitas sebanyak komunitas yang dihancurkannya. Ilmuwan komunikasi dari Kanada, Marshal Mc. Luhan, membuat istilah desa global untuk menggambarkan dalam teknologi komunikasi yang menurut dia tampaknya menarik seluruh dunia bersama-sama ke dalam sebuah kota kecil yang diperantarai secara elektronik. Dia mengatakan hal ini di tahun 1960-an jauh sebelum internet jadi kenyataan. Seorang ilmuwan kontemporer bernama Rhein Gold, melihat World Wide Web sebagai suatu kesempatan untuk membentuk hubungan pribadi yang bermakna yang telah hilang ketika toko-toko berubah menjadi shopping mall.

Dari e-mail ke newsgroup, ke listserves, ke chatrooms, ke multi user role playing games, internet menyajikan sejumlah kesempatan untuk membentuk hubungan sosial secara online dan para pengguna internet mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Dengan demikian internet menjadikan komunitas psikologis yang memperluas hubungan kita melintasi waktu dan jarak, lebih mudah terbentuk, bahkan juga untuk menciptakan komunitas maya dari sekelompok orang yang mnegenal satu sama lain hanya melalui jaringan komunikasi.

Namun demikian, apakah komunitas internet sama dengan komunitas sebenarnya ? Semua itu tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan “komunitas”. Salah satu karakteristik penting komunitas, yaitu kemampuan untuk menciptakan dan memberlakukan aturan dan tata krama, tampaknya juga ada dalam chatroom internet atau newsgroup.

Tetapi, hanya situs internet yang memungkinkan penggunanya untuk berkontribusi dan berinteraksi secara langsung antar pemakai akan mampu menciptakan komunitas yang lebih bermakna.

Hubungan melalui internet mungkin lebih unggul dalam beberapa hal daripada interaksi yang alami, karena interaksi tersebut dapat dibentuk melalui pertukaran kebutuhan bersama, bebas dari stigma tertentu seperti ras, jenis kelamin, kelas sosial dan cacat fisik yang menghambat (karena tidak ada perjumpaan langsung).

Mungkin hal ini akan membantu kita semua untuk mengatasi terputusnya hubungan sosial yang didorong oleh sub-urbanisasi (misalnya beralihnya wilayah pemukiman dari Jakarta ke Depok) dan oleh menurunnya keberadaan keluarga besar serta segmentasi yang kita lakukan menjadi begitu banyak pasar sasaran oleh pemasang iklan di media massa.

Selain itu juga ada upaya untuk memperkuat komunitas dunia nyata dengan melapisinya dengan komunitas elektronik yang dapat memfasilitasi dialog publik dan jangkauan lintas hambatan budaya. Sesungguhnya banyak hubungan online akan dilanjutkan dengan pertemuan di dunia nyata.

III. 2. FRAGMENTASI SOSIAL

Kelompok-kelompok sosial dapat megubah dirinya menjadi saluran komunikasi dengan ide-ide baru, dan kelompok tersebut menjadi lebih mampu menyesuaikan budaya untuk kepentingan mereka. Dengan semakin sedikitnya pertukaran informasi, budaya terpecah belah, bangsa dan negara larut dalam kekacauan.

Dalam beberapa hal, tak ada lagi bangsa Amerika, atau bahkan orang Amerika keturunan Asia, keturunan Afrika atau Spanyol, tetapi hanya kelompok-kelompok yang merupakan kumpulan dari budaya yang telah terpecah. Internet mungkin telah mempercepat kecenderungan semacam ini dalam masyarakat moden, dengan menceraikan hubungan sosial dari realitas fisik dan memindahkannya di balik komunitas lokal kita.

III. 3. KEHADIRAN

Sudah tentu ada sesatu yang hilang jika kita menggunakan komunikasi melalui media seperti misalnya televisi atau internet dibandingkan dengan jika kita hadir di tempat kejadian. Kita akan kehilangan nuansa-nuansa non verbal seperti sikap tubuh, ekpresi wajah dan lain-lain yang membantu kita memahami makna kata-kata lebih mendalam. Konsep ini disebut “kehadiran sosial” atau hadir tidaknya isyarat-isyarat sosial yang membantu membawa makna-makna yang tak terlihat.

Hal ini yang membuat media elektronik menjadi sarana yang inferior dalam membangun hubungan antar pribadi. Namun media tersebut masih bermanfaat untuk membina hubungan jarak jauh jika sebelumnya sudah dijalin hubungan dan untuk menyampaikan informasi.

Banyak orang yang lebih menyukai pertemuan tatap muka secara langsung jika ada hal penting yang ingin disampaikan tetapi mereka akan lebih suka megnggunakan telepon untuk mencari informasi.

III. 4. KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

Apakah media komunikasi memepengaruhi lingkungan fisik seperti halnya lingkungan sosial bagi masyarakat ? Apabila iklan yang ditampilkan mendorong kita untuk minum alkohol atau merokok atau bahkan makan “junk food” dan menghabiskan terlalu banyak waktu berbaring di sofa maka dapat dikatakan media berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Secara fisik, media cetak juga membawa bahaya bagi kesehatan masyarakat. Kertas yang digunakan untuk mencetak berasal dari pabrik kertas raksasa yang menghabiskan sebagian besar hutan, membuat polusi di sungai-sungai dan di udara. Sebaliknya, media komputer menggunakan teknologi yang lebih sehat dengan mengurangi polusi asap. Penghuni lembah silikon dan lokasi teknologi tinggi lainnya mungkin mengingkari pernyataan ini yaitu bahwa mereka menggunakan larutan yang beracun yang digunakan dalam industri mereka.

Sampah komputer juga merupakan masalah yang besar. Menurut sebuah studi pada tahun 2005 akan terdapat 150 juta sampah komputer, cukup untuk menutupi lahan seluas satu hektar dengan tinggi tumpukan 3,5 mil. Pendaur ulang komputer saat ini mencari komputer yang telah dibuang untuk diambil beberapa material yang masih dapat digunakan dan bernilai, tetapi yang utama adalah meningkatnya kebutuhan komputer yang ramah lingjkungan dan yang pembungkusnya dapat didaur ulang

IV. MEDIA KOMUNIKASI DAN BUDAYA

Semua komunitas selalu memiliki sebuah kebudayaan dalam pengertian bahwa komunitas itu tak dapat berfungsi tanpa aturan-aturan yang disepakati untuk berkomunikasi dan menganut nilai-nilai bersama. Tetapi dapatkah kita mengatakan bahwa “konsep budaya” diterapkan pada hubungan dan persahabatan yang semu dalam internet ? Komunitas dalam internet mungkin memiliki “aturan” seperti kesepakatan untuk tidak menulis e-mail yang tidak sopan atau “nilai-nilai” seperti kepentingan bersama dalam menyalurkan hobi tertentu. Namun bahkan norma-norma yang minimal ini jarang diterapkan.

IV. 1. DETERMINASI TEKNOLOGI

Marshal Mc Luhan mengatakan bahwa teknologi media komunikasi menentukan budaya dalam beberapa hal yang sangat mendasar, gagasan ini terdapat dalam konsepnya “the medium is the message”. Nael Postman berpendapat bahwa komputer mendorong pemikiran dan kebudayaan yang disebutnya “teknopoli” di mana teknologi memiliki kendali yang luas diseluruh aspek kehidupan. Teknopoli merupakan ekses buruk dari teknokrasi dimana metode ilmiah diterapkan untuk peningkatan hidup dan juga, menurut pendapat beberapa orang, menghancurkan kebudayaan.

IV. 2. DETERMINASI BUDAYA

Apakah ini berarti bahwa budaya itu sepenuhnya ada dalam belas kasihan teknologi komunikasi ? Kita memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi penggunaan baru yang tidak diantisipasi oleh para penanam modal dan pengelola teknologi.

Internet diciptakan sebagai peralatan militer, dikembangkan sebagai media untuk interaksi sosial, tetapi sekarang telah banyak digunakan untuk dunia komersial. Semua ahli terjebak dalam permasalahan budaya versus determinasi teknologi. Beberapa orang berpendapat bahwa media mencerminkan budaya tetapi tidak menciptakannya, atau mengatakan bahwa media adalah menyampaikan simbol-simbol yang kita gunakan untuk membentuk budaya. Pandangan lain adalah bahwa media massa secara potensial melimpahi budaya “sebenarnya” dari masyarakat dengan kepentingan mempertahankan hegemoni kelas.

IV.3. MEDIA MASSA DAN BUDAYA MASSA

Bagaimana media massa membentuk budaya ? Pandangan terhadap hubungan ini senantiasa berubah dari tahun ke tahun. Di awal abad ke-19 Matthew Arnold pimpinan sekolah Inggris mengatakan bahwa budaya adalah mengetahui yang terbaik yang diajarkan di dunia. Pemikir dari Amerika seperti Ralph Waldo Emerson juga berdebat tentang masa sebelum adanya budaya yang tinggi bangsa Eropa. Ia memfokuskan pada budaya yang dibangun di Amerika dan melihat ke masa depan, bukan ke belakang.

V. MEDIA KOMUNIKASI DAN INSTITUSI SOSIAL

V.1. MEDIA KOMUNIKASI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN

Usaha untuk menerapkan perintah dengan memberikan kursus melalui media massa umumnya dikenal sebagai “pendidikan jarak jauh”. Televisi mungkin merupakan sarana belajar jarak jauh yang paling banyak dilakukan untuk mahasiswa dimana mereka mononton dosennya mengajar langsung melalui kaset via sirkuit televisi tertutup atau sistem televisi kabel dari kamar mereka.

Pendidikan jarak jauh memungkinkan siswa untuk mengambil kursus pada banyak lokasi, waktu yang berbeda dan memungkinkan mereka untuk membuat kelompok kecil di komunitas tersendiri.

Trend terakhir belajar jarak jauh adalah mengambil kursus melalui “World Wide Web”. Di sini, pada kursus maya, dapat ditemukan berbagai subjek kursus. Juga adanya “universitas maya” dimana institusi ini tidak mempunyai kampus dan bangunan. Model lain menggunakan media komunikasi internet seperti e-mail, newsgroups dan chatroom untuk menghadiri seminar maya yang mana lebih efektif dari perintah yang konvensional.

V.2. MEDIA KOMUNIKASI DAN INSTITUSI POLITIK

Politik adalah wilayah yang lain di mana media massa kadangkala terlihat lebih berkuasa dari pada politik yang sebenarnya. Media massa mempunyai efek penting pada proses politik antara masa pemilihan umum. Media juga berperan dalam memepengaruhi opini pemilih. Juga memuat opini publik setiap hari.

Internet juga melahirkan inspirasi bagi kehidupan politik. Seperti di Santa Monica di mana internet digunakan untuk membuka debat dengan mengundang masyarakat untuk bertukar e-mail dengan anggota dewan. Di sana masyarakatnya cukup kaya dan tersedianya internet gratis di tempat umum seperti perputakaan dan lain-lain. Tetapi internet juga dapat merusak pembicaraan politik. Ini digunakan oleh sekelompok orang-orang yang tidak menyukai pembicaraan terbuka.

Di level yang lebih tinggi, penyebaran tehnologi informasi sangat potensial untuk mencatat dan menyimpan banyak informasi tentang masyarakat, dan kontrol sosial menjadi mutlak serta kepercayaan kedua belah pihak (antara masyarakat dan pemerintah) menjadi penting untuk komunikasi politik.

V.3. MEDIA KOMUNIKASI DAN INSTITUSI EKONOMI

Media massa cenderung pada dunia bisnis dan keuangan melalui iklan yang mereka pakai. Iklan melalui media massa membuat konsumen waspada akan adanya alternatif pilihan produk dan penawaran yang spesial yang sangat menolong konsumen mendapatkan harga yang murah. Dalam skala yang lebih luas, iklan membendung, mungkin memperbaiki nilai materialistik pada konsumsi massa, meyakinkan kita bahwa mengkonsumsi banyak barang bukan merupakan kunci kebahagiaan.

Ketika bisnis mulai menggunakan komputer dan media telekomunikasi, kita pasti mengharapkan keuntungan yang besar. Tujuan yang paling penting dari investasi teknologi informasi adalah meningkatkan produktivitas, jumlah produk yang dibuat pekerja, mesin dan sumber lainnya yang dapat menciptakan produk. Seperti contohnya, Computer - Assisted Design / Computer Assisted Manufacturing (CAD/CAM) adalah sistem yang menolong designer memvisualisasikan produk baru di dalam komputer kerjanya. Ini mengurangi kebutuhan akan mahalnya model yang pertama.

Hidup dalam Jaring Informasi

HIDUP DALAM JARING INFORMASI

Oleh: Adeline M.T.

Judul: The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society (1996). Volume II: The Power of Identity (1997). Volume III: End of Millennium (1998)

Penulis: Manuel Castells

Penerbit: Blackwell Publishers

Tebal Vol.I: xxix + 594 hlm,Vol.II: xv + 461 hlm,Vol.III: xv + 448 hlm

Apa yang membuat pergantian milenium begitu spesial? Peramal membayangkan akhir jaman. Futurolog menggambarkan keterkejutan masa depan dan ‘gelombang ketiga’. Programmer meributkan soal digit tahun pada komputer.

Bagi Parto di pemukiman kumuh Jakarta , milenium baru adalah krisis ekonomi dan PHK; uang sekolah melonjak naik sementara si Upik merengek minta burger McDonald dan kakaknya ngotot berdandan gaya artis MTV; penggusuran rumah untuk membangun mal mewah; demo anti-globalisasi dan politisi busuk yang sama ngetopnya dengan Inul. Bagi Tatyana di Zagreb, milenium baru adalah pilihan berat jadi Serbia seperti ibu atau jadi Kroasia seperti bapak; karena negara tak lagi identik dengan bangsa. Bagi Bill Gates, Y2K adalah lahan subur untuk menuai uang dari penjualan piranti lunak baru.

Gejala-gejala ini dipotret sosiolog Manuel Castells dalam The Information Age: Economy, Society and Culture. Ia melihat yang terjadi adalah terpusatnya aktivitas ekonomomi, sosial dan kultural pada sistem informasi dan jaringan global.

Kalangan ilmu sosial tak asing dengan Manuel Castells, salah seorang pendiri cabang ilmu sosiologi urban yang kini mengajar di University of California , Berkeley . Buku pertamanya, La Question Urbaine (1972) diterjemahkan ke dalam 10 bahasa, edisi Inggris The Urban Question terbit 1977. Karya monumental Castells The City and the Grassroot (1983) merupakan studi komparatif terhadap gerakan-gerakan sosial perkotaan dan pengorganisasian masyarakat akar rumput yang didasarkan pada penelitian empiris di Perancis, Spanyol dan Amerika Latin.

Lahir 1942 di Spanyol, Castells belajar hukum dan ekonomi di University of Barcelona . Sebagai aktivis mahasiswa penentang diktator Franco, ia lari ke Paris dan mendapat beasiswa pengungsi politik di Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Sorbonne. Selain PhD dalam sosiologi dari University of Paris, Castells menyandang Doctorat d’Etat dalam Human Science dari Sorbonne serta doktor sosiologi dari University of Madrid. Disertasinya membahas analisa statistik atas lokasi-lokasi strategis perusahaan manufaktur di Paris.

Setelah masalah gerakan akar rumput di perkotaan, minatnya berkembang ke masalah teknologi informasi dan masyarakat. The Information City (1989) merupakan analisa tentang perubahan kota akibat teknologi informasi dan restrukturisasi ekonomi Amerika Serikat. Yang teranyar, The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society (2001), menyelam lebih dalam aspek-aspek sosiologis dari internet. Castells menulis lebih dari 20 buku dan 100an artikel dalam berbagai bahasa di samping ikut menulis maupun menyunting 15 buku lain.

Sebagai komentar dan tanggapan atas The Urban Question dan The City and the Grassroot, Stuart Lowe dari University of York menulis Urban Social Movements: The City after Castells (1986). Ulasan kritis Castell tentang media dibahas Nick Stevenson dalam The Transformation of the Media.

Manuel Castells kini tinggal di Berkeley bersama istrinya Emma Kiselyova. Mereka memiliki dua anak dan tiga cucu.

Analisa yang membumi

Trilogi The Information Age merupakan hasil penelitian selama 15 tahun di Eropa, Amerika Latin dan Asia . Volume I The Rise of The Network Society bicara tentang ‘logika jaringan’ (the logic of the Net) yang mendasari masyarakat era informasi. The Power of Identity, menganalisa interaksi jaringan dan diri (self) di tengah krisis dua institusi sentral manusia: keluarga patriarki dan negara-bangsa. End of Millenium merupakan usaha memaknai transformasi historis di akhir abad ke-20. Walau ketiga buku dapat dibaca terpisah, kesimpulan dalam volume III merupakan rangkuman, integrasi antara teori dan observasi yang menghubungkan ketiga buku dalam satu tesis besar.

Analisis Castells sangat empiris. Seperti dikemukakannya (vol.I, hal.27), “ Ada dua tujuan saya menulis trilogi ini. Pertama, membumikan analisa dalam observasi tanpa mereduksi teori menjadi komentar. Kedua, mendifersifikasi secara kultural sumber-sumber observasi dan ide seluasnya.”

Walau sangat hati-hati, mantan aktivis ini menutup observasinya dengan saran tentang apa yang dapat dilakukan. Membaca trilogi The Information Age seperti mengikuti lingkaran analisa sosial, perlu kepekaan refleksi dalam mencerna data-data empiris.

Masyarakat jaringan

Apa yang dimaksud Castells ‘masyarakat jaringan’? Inilah masyarakat di mana fungsi dan proses dominan ditata sekitar jaringan—bisa internet, intranet, jaringan kerjasama berbagai perusahaan, organisasi, negara, hingga jaringan pergaulan. Logika jaringan menentukan dan memodifikasi morfologi sosial, proses produksi, kekuasaan, budaya dan pengalaman keseharian.

Bangkitnya masyarakat jaringan dipicu dan dipacu oleh revolusi teknologi informasi yang diawali dengan teknologi rekayasa mikro: elektronika, komputer dan telekomunikasi. Revolusi teknologi ini mempengaruhi masyarakat dan pola-pola relasi di dalamnya.

Sementara inti globalisasi menurut Castells adalah proses ekonomi. Untuk pertama kalinya sebuah sistem ekonomi—yaitu kapitalisme informasional global—menguasai hampir seluruh planet. Bentuk ekonomi jelas kapitalisme, karena modal memegang peran utama; dan informasional dalam arti sumber-sumber produksi dan kompetisi tergantung pada pengetahuan, informasi dan teknologi. Sifat globalnya menyangkut kapasitas untuk bekerja sebagai satu unit serentak dalam skala planet.

Menjadi dominan apa yang disebutnya perusahaan jaringan (network enterprise), yaitu jaringan yang terbentuk dari beberapa perusahaan, atau beberapa bagian dari beberapa perusahaan, atau sebagian internal dari beberapa perusahaan. Pola kerja jadi fleksibel. Bermunculanlah tenaga kerja waktu longgar (flex-timers)—seperti pekerja tak terikat (freelance), pekerja paruh waktu (part-timer), dan buruh kontrak. Bentuk organisasi perusahaan harus disesuaikan dengan arus modal yang mudah berpindah ke segala penjuru dunia dalam hitungan detik.

Pembagian kerja dalam paradigma informasional tak lagi sesederhana teori Marxis awal, antara buruh dan pemodal. Polarisasi sosial yang terjadi adalah antara produser informasional dengan tenaga kerja generik yang mudah tergantikan. Soal utama ketidakadilan bukan lagi penindasan fisik dan ekonomi, melainkan ekslusi (penyingkiran) sosial terhadap komunitas-komunitas yang tidak mendapat cukup informasi.

Bingkai media

Menjawab ramalan Marshal McLuhan (1962) mengenai munculnya kampung global akibat kesalinghubungan media khususnya televisi, Castells setuju televisi berperan penting dalam masyarakat era informasi—bahkan menjadi jantung kebudayaan (cultural epicenter of society). Budaya televisi, dengan hiburan sebagai supra-ideologi yang santai bak obrolan sehari-hari, menggantikan budaya baca yang seperti esai dengan sifat sistematis berjarak, obyektif, rumit, konseptual, deduktif dan lambat bereaksi. Maka, “Selamat tinggal galaksi Gutenberg, selamat datang galaksi McLuhan!”

Namun media ternyata tidak menjadi ‘media massa ’—di mana pesan yang sama secara sekaligus dipancarkan dari pengirim yang terpusat kepada jutaan pemirsa—seperti ramalan McLuhan. Yang terjadi sekarang adalah integrasi berbagai media komunikasi dalam jaringan interaktif, hypertext dan meta-language yang dapat dipilih-pilih sesuai kemauan pemirsa. Banyaknya stasiun televisi, radio, surat kabar dan majalah, belum lagi situs internet dan berjenis-jenis multimedia menimbulkan kombinasi terpaan media yang sangat beragam antar rumah tangga, bahkan antar individu dalam satu rumah. Seluruh dunia memang terhubung dalam jaring-jaring besar, namun tidak menjadi satu ‘kampung global’.

Bagi masyarakat jaringan yang berdenyut di sekitar media elektronik, realitas sehari-hari adalah realitas virtual; simbol-simbol dan pulsa-pulsa elektromagnetik adalah lingkungan hidup. Selamat datang dalam budaya real virtuality! Dalam jaring-jaring virtualitas kenyataan ini, politik pun mendapat panggung baru. Apa lagi jika bukan media elektronik—dari televisi, radio, koran, internet, hingga telepon selular. Tanpa kemunculan di layar kaca, seorang politisi bukan siapa-siapa—tak beda dengan artis tanpa liputan infotainment.

Dalam masyarakat jaringan, perbedaan waktu lenyap jadi tak berwaktu, timeless time. Ruang material dalam dinamika sosial digantikan oleh apa yang disebutnya ruang aliran, space of flows. Jarak menjadi tak berhingga bagi mereka yang di luar jaringan, namun menjadi nol atau sama sekali tak berjarak bagi anggota jaringan.

Identitas, oh…identitas

Sementara Thomas Meyer menyatakan gejala mengedepannya identitas sebagai Identity Mania (2001), Castells dengan sedikit lebih kalem dan berjarak membahas “kekuatan identitas”, The Power of Identity. Salah satu tesisnya: dalam masyarakat jaringan dengan jarak ruang dan waktu makin kabur, tradisi dan budaya lokal berusaha mempertahankan identitas terhadap terpaan globalisasi.

Gerakan-gerakan sosial politik dan budaya yang bermunculan pada 1980-1990an menurut Castells merupakan wujud kebutuhan manusia era informasi akan identitas dan akar tempatnya berasal. Ia memetakan gerakan-gerakan sosial, politik, lingkungan hidup, feminisme hingga religius secara sistematis, dihubungkan dengan relasi-relasi kekuasaan dalam pembentukan identitas. Ia mengkategorikan tiga macam identitas. Pertama, identitas resmi atau terlegitimasi (legitimizing identity) yang diperkenalkan oleh institusi-institusi dominan masyarakat. Kedua, identitas pembangkang (resistance identity) yang dimulai oleh aktor-aktor sosial dalam posisi direndahkan atau distigmatisasi oleh institusi dominan. Ketiga, identitas yang dicita-citakan (project identity), yaitu identitas baru yang (ingin) dibangun untuk mentransformasi seluruh struktur sosial.

Dengan kerangka tersebut, dibahas beberapa gerakan yang bersifat informasional—menggunakan informasi dan teknologi informasi sebagai landasan gerakannya seperti Zapatista, Patriot atau American Militia, dan Aum Shinrikyo. Selain itu, gerakan lingkungan hidup sejak 1970an, gerakan sosial budaya menyangkut seksualitas seperti feminisme dan homoseksualitas, juga merupakan perlawanan identitas pembangkang terhadap identitas resmi untuk melahirkan identitas baru yang dicita-citakan.

Dan lahirlah…politisi busuk

Jangan kira ‘politisi busuk’ hanya di Indonesia. Membaca ulasan Castells tentang lingkaran setan yang menjerat para politisi dalam skandal, rupanya KKN dan selingkuh politisi dengan pebisnis adalah gejala logis dari politik informasional.

Apa itu politik informasional? Inilah sistem politik yang terbingkai dalam jaringan berbagai jenis media (elektronik) dan tergantung teknologi informasi, di mana sumber kekuasaan adalah proses menghasilkan, memproses dan menyiarkan informasi. Masyarakat mendapat informasi dan membentuk pendapat melalui media elektronik. Partai-partai politik harus menggunakan media untuk mendapat dukungan. Sementara pers punya logika sendiri: berjarak, berimbang, cenderung only bad news is news, dan bisnisnya tergantung pengiklan. Segmen berita berebut pemirsa dan pengiklan dengan hiburan; berita politik bersaing ketat dengan gosip selebriti. Akibatnya, lahir dan berbiaklah ‘politik skandal’, di mana korupsi dan moralitas personal pemimpin mendominasi isi berita.

Tak hanya logika media yang mendorong maraknya politik skandal! Melemahnya sistem politik, termasuk makin kaburnya definisi negara-bangsa seperti tesis Kenichi Ohmae (The End of Nation State, 1995) juga menyuburkan iklim ini. Politisi mengejar posisi eksekutif untuk motivasi yang sama dengan pekerjaan lain: uang, uang dan uang! Baik untuk proyek organisasi maupun personal, untuk menikmati hidup dan menyokong keluarga, maupun untuk membantu kegiatan humanitarian dan sosial.

Skandal menjadi senjata dalam politik informasional. Argumennya begini, bisnis media kian kuat secara teknologi, finansial dan politis. Partai dan kandidat harus melalui media untuk sampai ke masyarakat. Bukan karena media adalah pilar demokrasi keempat, namun karena media adalah medan tempur politik. Politik media sangat mahal—jajak pendapat, iklan, pemasaran, analisa media, hubungan masyarakat, pembuatan citra (image-making), pengolahan informasi—sementara aktor politik selalu kekurangan uang. Maka sumber dana utama adalah kontribusi di bawah meja dari kelompok-kelompok kepentingan dan bisnis. Imbalannya fasilitas dan kemudahan. Inilah matriks korupsi sistemik yang menjadi lingkaran setan: skandal–liputan media–usaha menutup dan membangun citra–korupsi untuk tambahan dana–skandal baru lagi. Lahirlah ‘politisi-politisi busuk’!

Dunia keempat dan premanisme global

End of Millennium mengilustrasikan beberapa proses yang telah dan sedang terjadi seperti krisis statisme dan hancurnya Uni Soviet, fenomena ‘dunia keempat’, ekonomi kriminal global, pembangunan dan krisis di Asia Pasifik, serta unifikasi Eropa.

Ekonomi kapitalisme informasional global menimbulkan tak sedikit dampak sosial. Keterbelahan sosial tetap terjadi dalam masyarakat jaringan, namun bukan sebagai kelas kapitalis dan kelas proletar seperti pada masyarakat industri, melainkan antara pemegang kendali yang masuk jaringan dengan mereka yang terputus dari jaring-jaring global.

Tercipta ‘dunia keempat’, yaitu komunitas miskin tak terdidik yang bisa di mana saja bahkan di negara-negara dunia pertama seperti daerah kumuh di New York, London, Mexico, hingga pemukiman kolong jembatan di Jakarta. Mereka adalah pekerja pabrik sepatu merek internasional di Tangerang yang ‘tak berharga’ bagi perusahaan jaringan, mudah disingkirkan dan proses produksi bagian mereka dipindah ke negara yang harga buruhnya lebih murah. Mereka adalah penghuni kampung-kampung (ghettos) dengan budaya yang tak sejalan dengan budaya masyarakat jaringan, buta teknologi, terputus dari jaringan informasi global. Mereka adalah jutaan korban penggusuran di Jakarta yang tak pernah mendapat informasi tentang hak mereka atas tanah yang telah ditinggali puluhan tahun.

Castells memetakan tiga keterbelahan masyarakat jaringan. Pertama, antara produsen informasional dan ‘tenaga kerja generik’ yang mudah tergantikan. Kedua, eksklusi sosial terhadap mereka yang tak punya akses informasi atau tak tersambung ke jaringan global. Ketiga, antara logika pasar—berupa jaringan global dari aliran-aliran modal—dengan hidup dan pengalaman manusia—keseharian para pekerja.

Bersama mengglobalnya arus modal dan gerakan-gerakan sosial, mengglobal pula kriminalitas. Konferensi PBB tentang Kejahatan Terorganisasi Global 1994 memperkirakan nilai perdagangan narkoba global 500 dollar AS pertahun. IMF pada 1999 mensinyalir pencucian uang (money laundering) global 500 milyar hingga 1,5 trilyun dollar AS pertahun.

Fenomena lain, organisasi-organisasi kriminal lokal seperti Mafia Amerika, Mafia Sicilia, Triads Cina, Mafiyas Rusia, dan Yakuza Jepang saling bekerja sama, membentuk aliansi strategis. Dengan demikian tangan-tangan mereka terentang menjangkau seluruh bola dunia. Bidang kerja: perdagangan obat terlarang, senjata, bahan-bahan nuklir, penyelundupan imigran ilegal, perdagangan perempuan dan anak, organ tubuh, dan pencucian uang. Kunci sukses: fleksibilitas dan kecerdikan. Bentuk operasi: jaringan—internal maupun dengan organisasi kriminal lain. Cara memperkuat transaksi: satu, kekerasan; dua, mengajak kerjasama aparat keamanan, hakim, politisi, dan polisi, dengan bayaran tinggi. Aparat yang terlibat setia pada ‘partnernya’ selain karena bayaran tinggi juga karena ancaman. Premanisme pun ikut mengglobal.

Masih adakah harapan untuk demokrasi?

Begitu banyak gerundelan mengenai globalisasi. Dengan dampak berkurangnya kedaulatan negara, mengapa pemerintah negara-negara tetap ngotot mempromosikannya? Ada empat soal: kepentingan strategis negara, konteks ideologis, kepentingan politis kepemimpinan bangsa, dan kepentingan personal orang yang menduduki jabatan (Vol.I, hal.142). Bahwa dunia bisnis dan finansial mengambil alih pemerintahan, Castells tak sependapat dengan para aktivis anti-globalisasi. Menurutnya pemerintah negara-negara memang membutuhkan pelaku-pelaku bisnis, sebab merekalah yang punya pengetahuan untuk survive di dunia ekonomi baru penuh tantangan, the brave new economic world.

Terbingkainya politik dalam media bercampur aduk dengan budaya hiburan menimbulkan ‘kehabisan rasa kasihan’ (compassion fatigue) dan ‘kelelahan akan skandal’ (scandal fatigue). Anggota masyarakat jaringan lelah menyesuaikan diri terhadap tuntutan pekerjaan—sebagai flex-timers dalam network enterprise. Mereka kehilangan semangat dan ketertarikan pada politik dan berita-berita kemanusiaan. Berita tentang Pemilu hanya menambah apatisme, penganiyaan warga miskin Jakarta dan perang di Aceh dalam layar kaca tak lagi bermakna. Sama tak bermaknanya dengan sinetron dan gelar dangdut baik bagi pemirsa di sofa mewah maupun di tikar warung kopi.

Lalu apakah media telah kehilangan kekuatannya sebagai pilar keempat demokrasi atau setidaknya sebagai ruang publik untuk penyebaran informasi? Tidak juga! Sebab media, seperti teknologi, merupakan pisau bermata dua: dapat dipakai mendukung struktur dominan maupun untuk mendobraknya. Sayang, ekonomi politik global cenderung menggunakan media untuk agenda yang pertama.

Di sini sang mantan aktivis tak bisa lagi berjarak. Castells melihat tiga kemungkinan rekonstruksi demokrasi. Pertama, penciptaan kembali politik lokal. Kedua, komunikasi elektronik untuk memperkuat partisipasi politik dan komunikasi horisontal antar-warganegara, termasuk arus informasi sebagai kontrol terhadap pemerintah. Ketiga, penguatan komunitas akar-rumput (grassroots) sebagai penyeimbang dengan internet sebagai alat informasi, komunikasi dan organisasi.

The Information Age: Economy, Society and Culture tak hanya layak baca sebagai paparan sosiologi mengenai era informasi. Sebagai bahan analisa sosial, data dan teori-teori sosial yang dikemukakannya sangat relevan. Bagi praktisi dan pemerhati pers, The Rise of the Network Society dan The Power of Identity bisa disejajarkan dengan karya-karya Marshall McLuhan. Penggiat masyarakat akar rumput dan aktivis gerakan perlu berkaca pada kajian sosiologis ini untuk belajar dari kasus-kasus atau sekadar evaluasi. Sebagai aktivis gerakan sosial dengan jam terbang tinggi, usaha Castells memberi pendasaran teori pada gerakan-gerakan liberatif layak diikuti. Sementara politisi agaknya perlu mencermati lingkaran setan politik skandal agar tak tercebur dan jadi busuk.

Hamparan data empiris dan statistik yang cukup detail dalam trilogi ini cukup berguna, namun dapat pula dilewati untuk langsung membaca teori dan analisa yang disampaikan. Kasus matinya statisme Uni Soviet, krisis Asia Pasifik, marginalisasi Afrika dan analisa mengenai perceraian negara dari bangsa layak disimak. Apalagi buku yang ditulis sebelum Timor merdeka ini telah menunjukkan kemungkinan Indonesia menyusul Yugoslavia.

Secara keseluruhan, Castells mengajak pembaca menyadari transformasi masyarakat yang sedang terjadi. Soal akan dibawa ke mana transformasi ini, merupakan pekerjaan rumah yang wajib kita pikirkan setelah membaca trilogi The Information Age: Economy, Society and Culture.

Jika kembali pada pertanyaan, masih adakah harapan untuk demokrasi? Tampaknya kepercayaan teguh Castells dalam penutup End of Millennium patut kita beri stabilo, “Tak ada kejahatan abadi dalam sifat manusia. Tak ada yang tak dapat diubah dengan kesadaran, niat baik, tindakan sosial, dilengkapi dengan informasi dan didukung legitimasi…”

Tuesday, May 16, 2006

Wacana Media dan Propaganda: Menelisik peran Koran Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha tahun 1965-1968

WACANA MEDIA DAN PROPAGANDA1

Usaha menelisik peran “Angkatan Bersenjata dan “Berita Yudha”

dalam situasi krisis 1965 –1968

(AG. Eka Wenats Wuryanta)

Pra-Tesis:

1. Peristiwa G30S masih menyimpan misteri dan kontroversi, terutama dalam proses pemberangusan PKI sebagai partai politik dan pola kekerasan horizontal pasca G30-S yang terjadi (peristiwa pembantaian massa PKI di Jawa-Bali atau pelaksanaan Operasi Trisula di Jawa Timur).

2. Setelah tumbangnya Orde Baru, banyak literatur baik literatur lokal maupun terjemahan; yang mau mencoba merekam peristiwa G30S 1965 dengan beragam versi. Hal ini terjadi karena selama pimpinan Soeharto, telah terjadi monopoli wacana sejarah, di mana peristiwa tersebut diolah dan direkonstruksi sesuai dengan kepentingan elite pemerintahan pada waktu itu.

3. Dari sekian literatur yang menonjol, sebut saja; tulisan Saskia Wieringa, Hermawan Sulistyo, Memoar Soebandrio, Latief, Atmadji, Harsutejo, CIA dan lain-lain; literatur-literatur tersebut lebih berpola pada soal:

  • Siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut ? (Cornell paper, Siapa menebar angin, Mendung di atas Istana Gerakan 30 September – versi pemerintah, Soeharto sisi gelap sejarah Indonesia dan lainnya.)
  • Kejanggalan-kejanggalan macam apa yang dibentuk Angkatan Darat atas peristiwa tersebut ? (Penghancuran Gerakan Perempuan-Saskia W, G30S:sejarah yang dikaburkan-Harsutejo)
  • Pola konflik sosial apa yang terjadi menyusul peristiwa G30S ? (Palu Arit-Hermawan S, Pembantaian PKI di Jawa-Bali-Robert Cribbs
  • Usaha pembersihan atau rehabilitasi nama oleh institusi atau perorangan yang diduga oleh AD terlibat (Kesaksian Soebandrio, memoar Oei Tju Tat, Mengungkap kabut Halim 1965)
  • Kesaksian-kesaksian korban pasca peristiwa G30S (Kesaksian Tapol Orde Baru, Aku bangga menjadi anak PKI, Memoar Pulau Buru, Aku Eks Tapol, Tahun yang Tak Pernah Berakhir, dan lainnya)
  • Sejumlah wacana historiografi tentang peristiwa G30S (Kontroversi Sejarah di Indonesia –Syamdani, Mematahkan Pewarisan Ingatan-Budiawan)

4. Dari pola-pola di atas, terlihat bahwa narasi tragedi dan situasi krisis tahun 1965 berkutat pada soal narasi sejarah, narasi pelaku dan penanggung jawab, narasi korban serta konsekuensi yang membayangi generasi anak-cucu anggota PKI. Narasi tentang peran media tidak begitu nampak menyolok, kalau pun ada; terdapat asumsi propagandis dan sisi negatif konstruksi media yang dipakai Angkatan Darat pada waktu itu.

Tesis Antara:

1. Penelitian yang telah dilakukan dan diuji secara ilmiah sebenarnya ingin melihat pola atau representasi krisis macam apa yang sebenarnya mau dibentuk oleh Koran “Angkatan Bersenjata” dan “Berita Yudha” dalam konteks legitimasi dan delegitimasi sosial yang sedang terjadi pada waktu itu ?

2. Fokus penelitian: Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha (dua koran militer waktu itu, dengan tidak melepas kemungkinan memang koran tersebut memang menjadi koran propagandis)

3. Pada sisi makro penelitian ini menemukan bahwa situasi sosial-ekonomi dan politik global - Indonesia mempengaruhi keberadaan dua harian tersebut. Setidaknya, pers berbasis militer ini membawa kepentingan Angkatan Bersenjata, terutama Angkatan Darat dalam melakukan perubahan mendasar, melegitimasikan kepentingan kapitalisme birokratik dengan simbol “amanat penderitaan rakyat” dan mendelegitimasikan idea - kepentingan pemikiran sosialistik-komunis, diktatorial-populistik Soekarno dan praktek politik borjuistik tradisional.

4. Pada tataran meso, penelitian ini mengidentifikasi bahwa industri pers militer diadakan dan dibentuk untuk melakukan wacana tandingan terhadap media berbasis komunis dan Orde Lama. Segala bentuk massifikasi dan pengontrolan media massa dilakukan oleh faksi militer (pembatasan kertas koran, pengetatan aturan terbit koran, pembatasan tinta cetak sampai penggunaan mesin cetak) demi tujuan ekonomi-politik militer waktu itu. Ada proses politik dagang sapi yang dilakukan oleh militer kepada para pelaku media waktu itu. Angkatan Darat memetik keuntungan opini publik yang didistribusikan oleh industri media massa tersebut tapi di lain pihak industri media massa non militer secara umum diberi kesempatan hidup sejauh relevan dan berkepentingan sama dengan faksi Angkatan Darat.

5. Pada tataran mikro, terlihat bahwa teks memberikan pembingkaian penuh pada proses mendelegitimasikan sekaligus meminggirkan PKI dan Soekarno, melegitimasikan Angkatan Darat sebagai pelaku perubahan sosial yang konstruktif, pemulihan ekonomi menuju sistem kapitalistik, baik secara global maupun nasional (lihat gambar 01)

6. Temuan lain yang menonjol dan layak diperhatikan adalah bahwa pola pembingkaian dalam serial editorial dan beberapa teks utama yang ada dalam Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata memakai pola alterasi-konflik-negasi- dan legitimasi. Strategi pembingkaian kedua harian militer rupanya mengarahkan opini publik dalam tiga ragam strategi, yaitu strategi opini, strategi kontroversi dan strategi moral.

7. Dalam ragam pembingkaian pemberitaan macam di atas, maka penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa media dimanfaatkan untuk memulai “kudeta yang sesungguhnya” dengan rangkaian framing teks berita sebagai berikut (Contoh hasil yang didapatkan):

Deskripsi dan konstruksi kejadian G30S dijelaskan secara sistematis dan seolah-olah “logis”. Kebejatan sosial dan politik yang dilabelkan pada kelompok komunis semakin dipertajam dengan penilaian kebejatan moral yang memang patut untuk dikikis habis. Pembiaran siaran RRI sampai dua kali menyiarkan pengumuman Dewan Revolusi dan penerbitan “Harian Rakyat pada tanggal 2 Oktober 1965 (meski gerakan 30 september sudah tidak efektif semenjak tanggal 1 Oktober sehingga bisa dipertanyakan siapa yang sesungguhnya menerbitkan Harian Rakyat pada 2 Oktober 1965). Ada indikasi bahwa pembiaran tersebut dilakukan untuk membiarkan situasi krisis yang memuncak dan menjadi alasan rasional untuk “menggebuk” G30S secara lebih keras. Bahkan harian Angkatan Bersenjata menyatakan bahwa momen dan kelompok G30S tidak perlu ada penyelesaian hukum tapi penyelesaian politik secara tuntas, bahkan dengan proposisi “dikikis habis”

Dalam proses pembingkaian kelompok komunis, Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha sangat jelas dan terang-terangan. Interpelasi teks yang sangat jelas dalam editorial atau tajuk rencana ini merupakan bahan-bahan otentik yang bisa diperlihatkan bahwa media Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha telah dengan sengaja melaksanakan strategi propagandis dengan strategi opini, kontroversi dan moral-etis. Ketiga strategi ini menjadi strategi yang kurang lebih efektif dalam mengisi kekosongan informasi yang dialami masyarakat pada waktu itu
Pola pembingkaian teks media yang dilakukan melalui beberapa bingkai konflik terhadap PKI sebagai konflik terhadap ideologi sosialisme-komunis serta perbuatan yang hina-biadab dan brutal, bingkai konflik terhadap sistem pemerintahan sipil yang korup dan secara moral tidak legitim lagi, bingkai penyadaran pemulihan ekonomi sebagai usaha melegitimasi proses kapitalisasi Indonesia sekaligus mendelegitimasikan praktek ekonomi yang terlalu percaya pada diri sendiri, bingkai delegitimasi kekuasaan kepresidenan yang tidak dilakukan secara frontal tapi mengerosi sumber-sumber legitimasi sosial politik Presiden Soekarno, bingkai pembangunan ekonomi yang lebih pragmatis demi kepentingan rakyat.

Anti Tesis:

1. Beberapa ragam narasi tentang peristiwa G30S mencatat bahwa media massa Indonesia berpengaruh dalam memberikan konstruksi eforia anti-komunis pasca G30S 1965 (lihat Wieringa) tapi pertanyaan kritis yang belum terjawab secara tuntas: bagaimana media massa waktu itu mengkonstruksi emosi anti komunis ? Jawaban Saskia dalam bukunya tidak memperlihatkan dinamika produksi teks koran yang direkamnya. Dengan model seperti apa ? (tidak banyak yang meneliti)

2. Penelitian media massa era 1965-1968 merupakan arena penelitian yang berada dalam “dark area”, dalam arti bahwa sulit atau tidak mudah menemukan penelitian ilmiah media massa tahun-tahun tersebut (Disertasi Daniel Dhakidae saja hanya menyinggung sedikit atau tulisan atau tulisan tentang dinamika pers mahasiswa pada tahun-tahun tersebut). Banyak keterbatasan yang muncul: keterbatasan akses informasi atas media atau pelaku media, keterbatasan sumber-sumber media yang otentik (arsip otoritatif)

3. Timbul kecurigaan bahwa sebetulnya media massa yang berperan aktif dalam proses krisis pasca G30S adalah radio. Tingkat “melek huruf” masyarakat yang tinggi, terutama masyarakat tradisional waktu itu patut dipertanyakan. Maka sebetulnya, ada dugaan bahwa radio (pembawa pesan tradisi lisan c.q Radio Republik Indonesia) justru yang lebih bisa diterima akal sebagai media yang efektif menyebarkan pesan manipulatif-destruktif selama pasca G30S.

4. Dugaan diperkuat dengan model “two step flow information” dalam arti bahwa sebenarnya media massa telah diterjemahkan atau ditafsir oleh para “gate-keeper” dalam hal ini para pemimpin sipil - militer daerah, pemimpin agama (bisa dibandingkan dengan naskah Anthony Reid yang menyatakan bahwa telah terjadi permusuhan laten antara komunisme dengan Islam sejak 1948, atau tulisan Hermawan Sulistyo dalam bukunya Palu dan Arit). Para “gate-keeper” ini menjadi “editor” lanjutan sebelum informasi yang disebarkan oleh media massa diterima oleh masyarakat umum.

5. Masih ada banyak pertanyaan yang menggantung mengenai peran media pada eforia anti komunis pada waktu itu. Apakah memang pada waktu itu terjadi “bulan madu” antara militer dengan pers Indonesia ? Apakah memang pada waktu itu terjadi “dominasi hati nurani” di kalangan para wartawan atau pekerja pers ? Apakah memang pertimbangan ekonomi –politik pragmatis industri pers Indonesia waktu itu lebih menang dibandingkan dengan objektivitas dan prinsip jurnalistik yang fair dan benar ? Apakah memang pantas pers pada waktu itu dijuluki sebagai “pers patriotik” atau dengan sebutan “pers Pancasila” ?

6. Atau memang harus dikatakan telah terjadi sejarah gelap pers Indonesia. Gelap dalam arti bahwa pers ikut-ikutan menjadi alat efektif kekuasaan gelap. Atau gelap dalam arti bahwa pers Indonesia mengalami kebuntuan dinamikanya sebagai penjaga demokrasi.

1 Makalah ini merupakan bentuk ringkas dari tesis program pascasarjana Universitas Indonesia yang oleh penulis diberi judul IDEOLOGI, MILITERISME DAN MEDIA MASSA: Representasi Legitimasi dan Delegitimasi Ideologi dalam Media Massa (Studi Analisis Wacana Kritis Media Massa dalam Situasi Krisis di Indonesia terutama untuk Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha periode 1965-1966) Jakarta 2004. Penulis bisa dihubungi di ekawenatsw@yahoo.com

Global media, neoliberalism & imperialism

Global media, neoliberalism & imperialism

Robert McChesney

IN CONVENTIONAL parlance, the current era in history is generally characterized as one of globalization, technological revolution, and democratization. In all three of these areas, media and communication play a central, perhaps even a defining, role. Economic and cultural globalization arguably would be impossible without a global commercial media system to promote global markets and to encourage consumer values. The very essence of the technological revolution is the radical development in digital communication and computing.

For capitalism's cheerleaders, like Thomas Friedman of the` New York Times, all of this suggests that the human race is entering a new Golden Age. All people need to do is sit back, shut up, and shop, and let markets and technologies work their ) magical wonders. For socialists and those committed to radical social change, these claims should be regarded with the utmost skepticism. In my view, the notion of "globalization," as it is commonly used to describe some natural and inexorable force, the telos of capitalism as it were, is misleading and ideologically loaded. A superior term would be "neoliberalism"; this refers to the set of national and international policies that call for business domination of all social affairs with minimal countervailing force. Neoliberalism is almost always intertwined with a deep belief in the ability of markets to use new technologies to solve social problems far better than any alternative course. The centerpiece of neoliberal policies is invariably a call for commercial media and communication markets to be deregulated.

Here, I should like to sketch out the main developments and contours of the emerging global media system and their political-economic implications. I believe that when one takes a close look at the political economy of the contemporary global media and communication industries, we can cut through much of the mythology and hype surrounding our era and have the basis for a much more accurate understanding of what is taking place, and what socialists must do to organize effectively for social justice and democratic values.

The global media system

Whereas, previously, media systems were primarily national, in the past few years a global commercial-media market has emerged. This global oligopoly has two distinct but related facets. First, it means the dominant firms-nearly all U.S. based-are moving across the planet at breakneck speed. The point is to capitalize on the potential for growth abroad-and not get outflanked by competitors-since the U.S. market is well developed and only permits incremental expansion. Second, convergence and consolidation are the order of the day. Specific media industries are becoming more and more concentrated, and the dominant players in each media industry increasingly are subsidiaries of huge global media conglomerates. The level of mergers and acquisitions is breathtaking.

In short order, the global media market has come to be dominated by seven multinational corporations: Disney, AOL Time Warner, Sony, News Corporation, Viacom, Vivendi, and Bertelsmann. None of these companies existed in their present form as media companies as recently as 15 years ago; today, nearly all of them will rank among the largest 300 nonfinancial firms in the world for 2001. Of the seven, only three are truly U.S. firms, though all of them have core operations there. Between them, these seven companies own the major U.S. film studios, all but one of the U.S. television networks, the few companies that control 80-85 percent of the global music | market, the preponderance of satellite broadcasting worldwide, | a significant percentage of book publishing and commercial magazine publishing, all or part of most of the commercial cable TV channels in the U.S. and worldwide, a significant portion of European terrestrial (traditional over-the-air) television, and on and on and on. By nearly all accounts, the level of concentration is only going to increase in the near future.

Why has this taken place? The conventional explanation is technology; i.e., radical improvements in communication technology make global media empires feasible and lucrative in a manner unthinkable in the past. This is similar to the technological explanation for globalization writ large. But this is only a partial explanation, at best. The real motor force has been the incessant pursuit for profit that marks capitalism, which has applied pressure for a shift to neoliberal deregulation. In media, this means the relaxation or elimination of barriers to commercial exploitation of media and to concentrated media ownership.

Once the national deregulation of media began in major nations like the United States and Britain, it was followed by global measures like the North American Free Trade Agreement and the formation of the World Trade Organization, all designed to clear the ground for investment and sales by multinational corporations in regional and global markets. This has laid the foundation for the creation of the global media system, dominated by the aforementioned conglomerates. Now in place, the system has its own logic. Firms must become larger and diversified to reduce risk and enhance profit-making opportunities, and they must straddle the globe so as to never be outflanked by competitors.

Perhaps the best way to understand how closely the global commercial media system is linked to the neoliberal global capitalist economy is to consider the role of advertising. Advertising is a business expense incurred by the largest firms in the economy. The commercial media system is the necessary transmission belt for businesses to market their wares across the world; indeed, globalization as we know it could not exist without it. A whopping three-quarters of global spending on advertising ends up in the pockets of a mere 20 media companies. Ad spending has grown by leaps and bounds in the past decade, as TV has been opened to commercial exploitation, and is growing at more than twice the rate of gross domestic product growth.

There are a few other points to make to put the global media system in proper perspective. The global media market is rounded out by a second tier of six or seven dozen firms that are national or regional powerhouses or that control niche markets, like business or trade publishing. Between one-third and one-half of these second-tier firms come from North America; most of the rest are from Western Europe and Japan. Many national and regional conglomerates have been established on the backs of publishing or television empires. Each of these second-tier firms is a giant in its own right, often ranking among the thousand largest companies in the world and doing more than one billion dollars per year in business. But the system is still very much evolving.

The global media system is only partially competitive in any meaningful economic sense of the term. Many of the largest media firms have some of the same major shareholders, own pieces of one another, or have interlocking boards of directors. When Variety compiled its list of the 50 largest global media firms for 1997, it observed that "merger mania" and crossownership had "resulted in a complex web of interrelationships" that will "make you dizzy." In some respects, the global media market more closely resembles a cartel than it does the competitive marketplace found in economics textbooks.

This conscious coordination does not simply affect economic behavior; it makes the media giants particularly effective political lobbyists at the national, regional, and global levels. The global media system is not the result of "free markets" or natural law; it is the consequence of a number of important state policies that have been made that created the system. The media giants have had a heavy hand in drafting these laws and regulations, and the public tends to have little or no input. In the United States, the corporate media lobbies are notorious for their ability to get their way with politicians, especially if their adversary is not another powerful corporate sector, but that amorphous entity called the "public interest."

Finally, a word should be said about the Internet, the two-ton gorilla of global media and communication. The Internet is increasingly becoming a part of our media and telecommunication systems, and a genuine technological convergence is taking place. Accordingly, there has been a wave of mergers between traditional media and telecom firms, and by each of these with Internet and computer firms. Already companies like Microsoft, AOL, AT&T and Telefonica have become media players in their own right. It is possible that the global media system is in the process of converging with the telecommunications and computer industries to form an integrated global communication system, where anywhere from six to a dozen supercompanies will rule the roost. The notion that the Internet would "set us free," and permit anyone to communicate effectively, hence undermining the monopoly power of the corporate media giants, has not transpired. Although the Internet offers extraordinary promise in many regards, it alone cannot slay the power of the media giants. Indeed, no commercially viable media content site has been launched on the Internet, and it would be difficult to find an investor willing to bankroll any additional attempts. To the extent the Internet becomes part of the commercially viable media system, it looks to be under the thumb of the usual corporate suspects.

Global media and neoliberal democracy

I earlier alluded to the importance of the global media system to the formation and expansion of global and regional markets for goods and services, often sold by the largest multinational corporations. The emerging global media system also has significant cultural and political implications, specifically with regard to political democracy, imperialism, and the nature of socialist resistance in the coming years. In the balance of this review, I will outline a few comments on these issues.

In the area of democracy, the emergence of such a highly concentrated media system in the hands of huge private concerns violates in a fundamental manner any notion of a free press in democratic theory. The problems of having wealthy private owners dominate the journalism and media in a society have been well understood all along: Journalism, in particular, which is the oxygen necessary for self-government to be viable, will be controlled by those who benefit by existing inequality and the preservation of the status quo.

The attack on the professional autonomy of journalism that has taken place is simply a broader part of the neoliberal transformation of media and communication. Neoliberalism is more than an economic theory, however. It is also a political theory. It posits that business domination of society proceeds most effectively when there is a representative democracy, but only when it is a weak and ineffectual polity typified by high degrees of depoliticization, especially among the poor and working class. It is here that one can see why the existing commercial media system is so important to the neoliberal project, for it is singularly brilliant at generating the precise sort of bogus political culture that permits business domination to proceed without using a police state or facing effective popular resistance.

The global media and imperialism

The relationship of the global media system to the question of imperialism is complex. In the 1970s, much of the Third World mobilized through the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization to battle the cultural imperialism of the Western powers. The Third World nations developed plans for a New World Information and Communication Order (NWICO) to address their concerns that Western domination over journalism and culture made it virtually impossible for newly independent nations to escape colonial status. Similar concerns about U.S. media domination were heard across Europe. The NWICO campaign was part of a broader struggle at that time by Third World nations to address formally the global economic inequality that was seen as a legacy of imperialism. Both of these movements were impaled on the sword of neoliberalism wielded by the United States and Britain.

Global journalism is dominated by Western news services, which regard existing capitalism, the United States, its allies, and their motives in the most charitable manner imaginable. As for culture, the "Hollywood juggernaut" and the specter of U.S. cultural domination remain a central concern in many countries, for obvious reasons.

But, with the changing global political economy, there are problems with leaving the discussion at this point. The notion that corporate media firms are merely purveyors of U.S. culture is ever less plausible as the media system becomes increasingly concentrated, commercialized, and globalized. The global media giants are the quintessential multinational firms, with shareholders, headquarters, and operations scattered across the globe. The global media system is better understood as one that advances corporate and commercial interests and values and denigrates or ignores that which cannot be incorporated into its mission. There is no discernible difference in the J firms' content, whether they are owned by shareholders in Japan or France or have corporate headquarters in New York, Germany, or Sydney. In this sense, the basic split is not between nation-states, but between the rich and the poor, across national borders.

But it would be a mistake to buy into the notion that the global media system makes nation-state boundaries and geopolitical empire irrelevant. A large portion of contemporary capitalist activity, clearly a majority of investment and employment, operates primarily within national confines, and their nation-states play a key role in representing these interests. The entire global regime is the result of neoliberal political policies, urged on by the U.S. government. Most important, not far below the surface is the role of the U.S. military as the global enforcer of capitalism, with U.S.-based corporations and investors in the driver's seat. In short, we need to develop an understanding of neoliberal globalization that is joined at the hip to U.S. militarism-and all the dreadful implications that suggests-rather than one that is in opposition to it.

Prospects

It would be all too easy, given the above conditions, to succumb to despair or simply acquiesce to changes from which there seems no escape. Matters appear quite depressing from a democratic standpoint, and it may be difficult to see much hope for change. As one Swedish journalist noted in 1997, "Unfortunately, the trends are very clear, moving in the wrong direction on virtually every score, and there is a desperate lack of public discussion of the long-term implications of current developments for democracy and accountability." But the global system is highly unstable. As lucrative as neoliberalism has been for the rich, it has been a disaster for the world's poor and working classes.

While the dominance of commercial media makes resistance more difficult, widespread opposition to these trends has begun to emerge in the form of huge demonstrations across the planet, including in the United States. It seems that the depoliticization fostered by neoliberalism and commercial media is bumping up against the harsh reality of exploitation, inequality, and the bankruptcy of capitalist politics and culture experienced by significant parts of the population. Just as all) organized resistance to capitalism appeared to be stomped out, it now threatens to rise again from the very ground.

This leads to my final point. What is striking is that progressive anti-neoliberal political movements around the world are increasingly making media issues part of their political platforms. From Sweden, France, and India, to Australia, New Zealand, and Canada, democratic left political parties are giving structural media reform-e.g., breaking up the big companies, recharging nonprofit and noncommercial broadcasting, creating a sector of nonprofit and noncommercial independent media under popular control-a larger role in their platforms. They are finding out that this is a successful issue with the broad population. Other activists are putting considerable emphasis upon developing independent and so-called pirate media to counteract the corporate system. Across the board on the anti-neoliberal and socialist left, there is a recognition that the issue of media has grown dramatically in importance, and no successful social movement can dismiss this as a matter that can be addressed "after the revolution." Organizing for democratic media must be part of the current struggle, if we are going to have a viable chance of success.

Robert McChesney is the author of numerous hooks on the media, including Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times (New Press), and is coeditor of Monthly Review. He is a professor of communications at the University of Illinois, Urbana-Champaign.

 This blog migrated to https://www.mediologi.id. just click here